Humas IAIN Parepare_Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Parepare menghadiri kegiatan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, yang digelar pada Senin-Rabu (19-21/08/2024) di Swiss-Belhotel Serpong.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pengembangan karir dosen dan peningkatan kualitas dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTK). Dua agenda utama yang dibahas dalam pertemuan ini yaitu pedoman Sertifikasi Dosen (Serdos) dan pedoman Beban Kerja Dosen (BKD).
Dalam sambutannya, Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, menyampaikan bahwa Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) akan tetap menjadi syarat bagi pelaksanaan Sertifikasi Dosen tahun 2024.
Namun, program ini menghadapi tantangan karena tidak adanya penganggaran dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun ini. "Kalau kita menggantungkan dana LPDP, maka tidak akan ada Serdos tahun ini," ujarnya.
Sebagai solusi, PKDP akan dilaksanakan dengan pembiayaan mandiri, meniru pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "PKDP harus sesuai dengan syarat yang eligible. Hindari tindakan manipulatif dari kampus internal.
Kementerian Agama Pusat hanya akan menunjukkan aturan dan juknisnya, tanpa ikut andil dalam pemilihan peserta," tambah Prof. Ahmad Zainul. Beliau juga menekankan pentingnya biaya mandiri yang terjangkau agar tidak membebani calon peserta. "Kegiatannya bisa dilaksanakan secara blended atau daring, agar biaya lebih ringan," jelasnya.
Sementara itu, Muhammad Azis Hakim, Kepala Subdirektorat Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, menyampaikan bahwa pelaporan BKD serta proses kenaikan jabatan fungsional dan pangkat akan terintegrasi dalam satu sistem, yakni SISTER (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi).
"SISTER akan menjadi satu-satunya sistem dalam tata kelola BKD dan administrasi dosen, sehingga memudahkan pelaporan dan menghindari beban administratif yang berlebihan," kata Muhammad Azis.
Adnan Achiruddin Saleh, Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu yang hadir mewakili Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare, menilai pertemuan ini sebagai langkah awal yang penting bagi penyelenggaraan sertifikasi dosen di bawah naungan Kementerian Agama RI. "Kegiatan ini penting agar setiap tahapannya memperhatikan asas keadilan," tegas Adnan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 20 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) PTKIN di Indonesia, termasuk dari IAIN Parepare, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sumatera Utara, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Raden Intan Lampung, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Mataram, UIN Alauddin Makassar, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, UIN Antasari Banjarmasin, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi.
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan pedoman yang jelas dan terarah, sehingga PKDP dan SISTER dapat diterapkan dengan baik dan mendukung sertifikasi dosen yang lebih efektif dan efisien di tahun 2024.